Liputan 6 - 13 menit lalu
Liputan6.com, Jakarta: Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat membantah berita-berita yang menyebutkan Arab Saudi menghentikan untuk sementara (suspen) rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
"Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Sanarcom (Saudi Arabia National Recrutment Committe) Saad Al-Badah, bahwa yang diinginkan adalah agar diadakan suatu asosiasi yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi, tidak seperti sekarang ini terdapat 3 Asosiasi yaitu APJATI, HIMSATAKI dan IDEA," jelas Jumhur, di Jakarta, Rabu (16/2) pagi.
Menurutnya, Sanarcom beranggapan akan lebih baik bila ada Asosiasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dikhususkan untuk penempatan ke Arab Saudi sehingga bisa terbangun sinergi dengan Sanarcom.
Adapun mengenai penghentian sementara rekrutmen TKI, kata Jumhur, Sanarcom menyadari itu bukanlah wewenang pihak swasta melainkan wewenang Pemerintah Arab Saudi. Kepala BNP2TKI bisa memahami keinginan Ketua Sanarcom mengenai perlunya wadah tunggal asosiasi PPTKIS penempatan TKI ke Arab Saudi. Tujuannya, katanya, untuk mempermudah koordinasi antar pihak PPTKIS dan Agen di Arab Saudi. "Sejauh itu baik, pemerintah mempersilahkan bila PPTKIS ke Arab Saudi mau mengkonsolidasi diri dan membentuk Asosiasi," kata Jumhur.
Sebelumnya sejumlah media Arab Saudi mengutip pernyataan Ketua komite perekrutan Kadin Jeddah, Yahya Hassan Al-Maqbool, bahwa Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disebabkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Saudi.
Menurut Yahya Hassan Al-Maqbool, terdapat ketidaksepahaman antara Indonesia dan Saudi terkait upah dan biaya perekrutan TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sopir. Saat ini jumlah TKI di Arab Saudi telah mencapai hampir 1 juta dan 97 persen di antaranya merupakan pembantu rumah tangga dan sopir. (BNP2TKI)
"Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Sanarcom (Saudi Arabia National Recrutment Committe) Saad Al-Badah, bahwa yang diinginkan adalah agar diadakan suatu asosiasi yang khusus menempatkan TKI ke Arab Saudi, tidak seperti sekarang ini terdapat 3 Asosiasi yaitu APJATI, HIMSATAKI dan IDEA," jelas Jumhur, di Jakarta, Rabu (16/2) pagi.
Menurutnya, Sanarcom beranggapan akan lebih baik bila ada Asosiasi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dikhususkan untuk penempatan ke Arab Saudi sehingga bisa terbangun sinergi dengan Sanarcom.
Adapun mengenai penghentian sementara rekrutmen TKI, kata Jumhur, Sanarcom menyadari itu bukanlah wewenang pihak swasta melainkan wewenang Pemerintah Arab Saudi. Kepala BNP2TKI bisa memahami keinginan Ketua Sanarcom mengenai perlunya wadah tunggal asosiasi PPTKIS penempatan TKI ke Arab Saudi. Tujuannya, katanya, untuk mempermudah koordinasi antar pihak PPTKIS dan Agen di Arab Saudi. "Sejauh itu baik, pemerintah mempersilahkan bila PPTKIS ke Arab Saudi mau mengkonsolidasi diri dan membentuk Asosiasi," kata Jumhur.
Sebelumnya sejumlah media Arab Saudi mengutip pernyataan Ketua komite perekrutan Kadin Jeddah, Yahya Hassan Al-Maqbool, bahwa Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi menghentikan sementara penerimaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) disebabkan adanya ketidaksepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Saudi.
Menurut Yahya Hassan Al-Maqbool, terdapat ketidaksepahaman antara Indonesia dan Saudi terkait upah dan biaya perekrutan TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sopir. Saat ini jumlah TKI di Arab Saudi telah mencapai hampir 1 juta dan 97 persen di antaranya merupakan pembantu rumah tangga dan sopir. (BNP2TKI)
About The Author
Share This
Subscribe Here
0 komentar:
Posting Komentar