JAKARTA (Bisnis.com, 26 Januari 2011) - Kalangan Ekonom menilai penyesuaian gaji pejabat negara merupakan kebijakan keliru yang tidak bermanfaat dan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan perombakan sistem birokrasi dan penguatan pengawasan kinerja pemerintah.
Drajad Hari Wibowo, Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), menilai penyesuaian gaji pejabat negara pada saat ini tidaklah efektif untuk mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.
Kasus mafia pajak membuktikan anggapan keliru tersebut mengingat besar suap yang diterima para fiskus nakal lebih jauh besar dari gaji dan tunjangan yang diterima.
"Dinaikkan 200% sekalipun gaji dan tunjangan, itu masih jauh lebih kecil dari sogokan yang terkait kewenangan sebagai pejabat negara. Jadi tidak ada manfaatnya menaikkan gaji pejabat negara saat ini" ujarnya kepada Bisnis, tadi malam.
Menurutnya, perombakan sistem birokrasi dan penguatan pengawasan internal kementerian/lembaga negara justru yang harus diutamakan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan negara. Setelah itu, baru dipikirkan kenaikan remunerasi.
"Masalah gaji pejabat ini akhirnya malah jadi isu politik yang menghabiskan energi. Padahal RI punya masalah klasik, seperti gagalnya target pajak, penyerapan belanja APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] yang rendah, belanja kurang maksimal mengentaskan kemiskinan," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan persoalan pendapatan pejabat sudah waktunya dibenahi. Menurutnya, tidak ada standar gaji yang jelas antarpejabat negara sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan antara satu sama lain.
"Hal ini menimbulkan kecemberuan antarlembaga dan membuat motivasi kerja merosot. Jadi, yang perlu dibuat Menkeu [Menteri Keuangan] adalah cetak biru gaji lembaga negara atau birokrasi sesuai dengan tupoksi yang dibebankan." (esu)
Agust Supriadi-Bisnis.com
Sumber: http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/9657-sistem-birokrasi-mendesak-dirombak
0 komentar:
Posting Komentar