Jakarta (Bisnis.com, 14 Januari 2011) – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2011 diperkirakan mencapai 6,4%. Namun dibalik itu, sejumlah tantangan membayangi upaya pencapaiannya. Apa kata Menteri Keuangan Agus Martowardoyo? Berikut kutipan wawancara Bisnis dengan Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo
Bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia saat ini?
Kami berharap pertumbuhan ekonomi tetap ada di kisaran 6% dan secara umum semua unsur-unsur yang bisa membuat pertumbuhan–apakah itu konsumsi rumah tangga, apakah itu investasi, apakah itu goverment spending–itu menunjukkan kondisi yang cukup baik. Goverment spending diperhatikan, biar bagaimana jika dibandingkan tahun lalu, tahun ini masih lebih baik, walaupun agak pelan. Namun kami masih harus mewaspadai sejumlah hal, seperti inflasi. Secara umum pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa 6%, dan tahun depan bisa 6,4%.
Apakah asumsi makro ekonomi di APBN 2011 masih relevan jika melihat dinamika lokal dan global saat ini?
Masih. Kami memang juga menyimak beberapa harga komoditas yang akan cenderung meningkat. Tapi kalau kami saat ini sudah mau memasang pertumbuhan ekonomi 6,4% dan inflasi 5,3%, itu adalah memang kita rencanakan untuk 2011. Karena kami berwacana di lima tahun ke depan laju ekonomi Indonesia itu antara 6,3% sampai 6,8%.
Apakah inflasi 5,3% sudah mempertimbangkan dampak dari kebijakan pembatasan subsidi BBM?
Penerapan ini pada Januari 2011, akan berpengaruh sedikit terhadap inflasi. Tapi kami tetap akan menjaga inflasi sepanjang tahun ini 5,3%. Kami juga sudah memperhatikan tren kenaikan harga-harga komoditas.
Terkait pembatasan subsidi BBM, bisa dijelaskan maksud dan tujuannya?
Kalau kita lihat di APBNP 2010, penerimaan negara itu totalnya sekitar Rp1.000 triliun, sedangkan untuk subsidi sekitar Rp200 triliun. Jadi kami selalu melihat subsidi itu sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan. Dari penerimaan negara itu 34% langsung ditransfer ke daerah, 20% untuk subsidi, 10-15% buat bayar bunga utang, 20-30% untuk belanja pegawai dan barang, sehingga sisanya sedikit sekali. Sisa sedikit ini kami istilahkan belanja tidak terikat yang kalau ada apa-apa, seperti gempa, musibah, atau masalah sosial lainnya atau kita ingin bangun infrastruktur, itu ruang anggarannya kecil sekali.
Padahal kalau kita bisa kelola subsidi secara lebih berkeadilan, tentu kebih baik.Kami ingin menyampaikan seandainya pengendalian atau pembatasan BBM dilaksanakan 2011, maka kuota konsumsi BBM bersubsidi 38,5 juta Kl bisa tercapai. Total anggaran subsidi tahun depan itu Rp95 triliun. Kalau kita tak bisa kendalikan itu, maka realisasi penggunaannya akan lebih dari 38,5 juta Kl.
Tentu hasil penghematan itu akan kita diskusikan untuk apa saat membahas APBNP 2011. Akan kita alokasikan untuk yang sebaik-baiknya. Pembahasan dengan DPR, kami sebutkan realisasi volume BBM bersubsidi bisa 42 juta Kl kalau pemerintah tak bisa mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi pada 2011. Kira-kira dari kombinasi premium dan solar saja akan ada tambahan anggaran subsidi Rp7 triliun.
Baru-baru ini Bank Dunia mengingatkan akan bahaya dari derasnya aliran modal asing jika tidak diimbangi dengan belanja pemerintah yang baik. Seperti apa respons pemerintah?
Sebetulnya bukan government spending yang kami jadikan sumber ekonomi utama, tapi adalah penyaluran-penyaluran dari capital inflow supaya itu bisa menjadi penyaluran dalam bentuk FDI (investasi langsung). Dan itu kami sikapi. Termasuk kami mengundang lebih banyak perusahaan untuk go public supaya bisa memanfaatkan capital inflow dengan baik.
Kalau saya bisa katakan sekarang ini capital inflow itu besar dan kita perlu mewaspadai. Tetapi kalau kita lihat cadangan devisa kita yang US$90 miliar lebih, itu kita punya kondisi kekuatan yang cukup baik. Selain cadangan devisa yang baik itu, kami juga mempunyai mekanisme crisis financial protocol yang bisa mendeteksi bahaya itu lebih dini. Yang lain adalah kita juga meyakini kekuatan Indonesia, terlihat dari fiskal kita yang sehat, koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter yang baik, dan secara umum industri perbankan kita sehat.
Apakah ada instrumen fiskal yang bisa digunakan untuk mengendalikan capital inflow?
Akan cukup banyak yang bisa kami lakukan dari sisi fiskal, tetapi yang paling utama kami ingin mendorong supaya investasi meningkat dan capital inflow itu bisa dialihkan kepada pengembangan sektor riil, khususnya infrastruktur.
Ada semacam insentif untuk itu?
Nanti akan banyak sekali insentif, baik dalam bentuk tax insentif maupun tax allowance.
Dari sisi pembenahan regulasi, apa yang menjadi fokus pemerintah ke depannya?
Saya sedang berfikir tentang RUU Otoritas Jasa Keuangan. Padahal dari 1999 kami mau membuat OJK. Terus kemudian yang kedua adalah RUU tentang Mata Uang. Itu juga sudah sampai diujung pembahasan. Terus yang ketiga ada RUU tentang Jaring Pemangan Sistem Keuangan (JPSK). JPSK itu kan kita memerlukannya. Indonesia saat ini lagi jadi favorit (investasi), ekonominya lagi bagus. Kalau suatu saat ada apa-apa, kita belum punya protokolnya kalau krisis.
Lalu, RUU tentang Akuntan Publik. Terus yang lainnya itu, kami diminta merespons RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Terus kemudian, setelah itu, di sisi yang lain, kami juga tahu bahwa ada undang-undang lain yang butuh perhatian, itu khususnya Undang-Undang tentang Piutang Negara dan Daerah, RUU Pembebasan Lahan, sama RUU Perumahan dan Pemukiman.
Terkait RUU OJK, terakhir dead lock di DPR. Lalu kelanjutannya bagaimana?
Memang belum sempat sepakat, masih didiskusikan terus masalah pejabat ex officio di Dewan Komisioner OJK. Komisioner itu bisa 7-9 orang dan ada yang mewakili Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sehingga diharapkan ada voting right karena itu sudah menjadi lembaga independen yang terpisah dari BI dan Kemenkeu. Tapi dalam decision making ada komisioner yang mewakili BI dan Kemenkeu hingga nantinya betul–betul efektif dan menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan.
Yang juga belum selesai dengan DPR, kami mengharapkan anggota komisioner OJK ada yang bisa dipilih pemerintah dari awal sampai akhir. Pemerintah mengharapkan kalau ada pemilihan komisiner, calonnya harus diusulkan oleh pemerintah dan bahwa nantinya akan dilakukan konfirmasi dan fit and proper test oleh DPR itu yang tidak kita sepakati dan harus didiskusikan lebih jauh. Jadi pemerintah meminta DPR cukup memberikan konfirmasi. Nantinya pemilihan dilakukan penerintah, kemudian DPR menjadi forum untuk mengkaji apakah track record, integritas, akhlak, moral-nya baik atau tidak. Jadi lebih ke rekam jejak dari si calon.
Selain itu, apa lagi yang menjadi concern pemerintah?
Yang saya prihatin implementasi Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kita tahu itu sudah disetujui pada tahun lalu. 1 Januari 2011 pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi menagih BPHTB. Itu harus diserahkan ke daerah, tapi daerah ternyata belum buat perdanya. Dari 540 daerah, yang sudah bikin perda baru 50-an daerah. Padahal kita mengharapkan semua bikin perda, semua menyiapkan sistem, IT, SDM dan hubungan dengan perbankan, dan sistem pengendaliannya. BPHTB di tingkat nasional (rata-rata per tahunnya) Rp7 triliun penerimaan negaranya. Kalau mesti kembalikan ke daerah, terus pusat tidak boleh menagih, itu nanti ada yang hilang, itu uang.
Jenis pajak lainnya di daerah juga belum jalan, seperti pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak restoran, pajak burung walet, pajak lampu penerangan, pajak hiburan dan banyak lagi yang belum diberlakukan. Padahal dengan era otonomi daerah, daerah mesti meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Jadi kami betul-betul rekomendasikan agar itu diperhatikan oleh daerah.
Pewawancara: Agust Supriadi
Sumber: http://www.bisnis.com/index.php/dialog/7114-agus-marto-akan-beri-banyak-insentif
January 19, 2011
About The Author
Share This
Subscribe Here
0 komentar:
Posting Komentar